Pendidikan Tinggi, Mahal (tapi Perlu)

Sebagian tulisan ini saya buat sebagai respon email di suatu terhadap artikel ini. Kalau karena editorial seperti ini masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu sampai tidak berani mendaftar ke perguruan tinggu yang diinginkan, bolehkah saya melaporkan media massa karena pemberitaan yang berpihak dan tidak sepenuhnya benar? Masa cuma infotainment yang melaporkan Luna Maya?

Sudah lama saya gerah mendengar pendapat berbagai kalangan tentang betapa komersilnya pendidikan tinggi sekarang apalagi dulu, kuliah di PTN seperti UI, ITB, IPB, UGM dll jaman tahun 80-90an tergolong murah. Terlalu murah bahkan. Sekarang di abad ke 21, begitu uang kuliah per semester naik menjadi hitungan “juta” tiba-tiba banyak orang teriak: “Wah, UI sekarang komersil banget ya”, “Untuk kuliah di UI mesti sedia uang banyak”, dan yang paling bikin gerah “yang kuliah di UI cuma anak orang kaya”.

Memang artikel dimaksud merupakan editorial jadi pendapat si penulis. Silakan deh. Cuma kalau mau memaki-maki Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), dibaca dulu isi UU-BHP secara tuntas. Dibaca dulu apakah ada pasal pemerintah memang betul-betul lepas tangan (tidak ada). Dibaca dulu apakah ada peraturan yang menutup akses terhadap mahasiswa kurang mampu (tidak ada, bahkan ada kewajiban harus memiliki populasi mahasiswa kurang mampu 20%). Hal yang tidak/kurang terungkap adalah bahwa sebetulnya PTS juga punya interest untuk tidak mendukung UU BHP yaitu kewajiban memiliki Majelis Wali Amanah merupakan kenyataan bahwa tidak ada lagi kepemilikan tunggal di Perguruan Tinggi. Alias, “yayasan” atau pemilik kehilangan mayoritas kepemilikan. Perubahan budaya ini yang masih sukar diterima dan sebetulnya menjadi alasan di balik alasan.

Universitas yang tua/besar/BHMN memang selalu dituding sebagai PT komersial dan tidak lagi manusiawi. Saya kadang nyengir kecut. Kalau sesuatu itu komersial kan berarti ada keuntungan? Apakah ada bukti bahwa universitas mengeruk keuntungan? Uangnya kan sebagian besar untuk biaya operasional yang juga semakin tinggi. Tapi (dan hal ini yang seringkali cuma jadi footnote karena tidak menarik dan tidak “menjual” seperti isu komersialisasi) banyak bantuan keuangan dalam bentuk keringanan maupun beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Dan jangan pikir bahwa yang kuliah di PT tua/besar/BHMN anak orang kaya semua. Saya punya kok mahasiswa anak tukang bakso, buruh cuci, tukang sampah dorong di RT. Memang harus memenuhi syarat kelulusan masuk. Kalau sudah diterima baru kita berunding masalah biaya. Rasanya kalau UI sudah bolak balik kita jelaskan pada berbagai kalangan termasuk media tapi seringkali bagian itu hilang tuh tidak dicetak. Power of editing hehehe.

Dulu waktu kuliah S1, saya cuma bayar 54.000/semester. Tapi dengan konsekuensi apa? Praktikum relatif seadanya, perpustakaan tidak punya buku lengkap, pencairan dana dari pemerintah sulit (sekarang masih juga sih :-)) dan sulit untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat pengembangan bagi guru-guru/dosen saya waktu itu. Dosen harus banting tulang sabet sana-sini (sekarang masih juga walau sudah mulai berkurang) sehingga tidak bisa melakukan penelitian. Bantuan ada tapi tidak merata. Sering ada sumbangan peralatan, tapi barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan.Tidak heran kemajuan ilmu terutama sains dan teknologi di Indonesia terhambat, lha dulu dana pemerintah seadanya.

Sekarang? Di fakultas saya, selain uang biaya pendidikan per semester, tetap tidak ada uang tambahan seperti untuk praktikum. Biaya pendidikan termasuk: akses internet gratis, akses perpustakaan (ada uang registrasi 5000 kalau tidak salah), akses kepada Pusat Kesehatan Mahasiswa (pasien yang mahasiswa/dosen cuma bayar Rp.2500 untuk obat!!!), akses ke Bis kampus, pinjam sepeda , dll.

Uang pemerintah tetap “seadanya” (ya tergantung siapa yang ditanya). Menurut saya, uang yang ada haruslah lebih untuk membesarkan pendidikan dasar dan menengah. Masih banyak SD di pelosok ala Laskar Pelangi (terima kasih Andrea Hirata untuk peningkatan awareness yang tidak terkira) yang belum tersentuh anggaran pendidikan 20%. Masih banyak guru yang cuma dibayar 5 ribu rupiah/bulan. Hal tersebut harusnya jadi prioritas, dan bukan terus beri ijin buka program studi baru padahal yang ada pun tidak semuanya penuh daya tampungnya? Atau terus sekedar memberi bantuan pada PTS yang muridnya cuma 100 dan jumlah mahasiswa baru terus menurun? Tuduhan bahwa PTN yang merebut mahasiswa PTS dengan buka segala macam program itu bagi saya adalah maaf, argumen “basi”. Kalau memang punya menawarkan sesuatu yang beda, pasti mahasiswa akan datang. Lihat saja UBINUS. Dan jangan langsung teriak “Yaaa mereka kan punya modal kuat”. Lha terus kalau tidak punya modal untuk berani investasi, kenapa buka perguruan tinggi???

Menyelenggarakan pendidikan butuh biaya. Negara lain di dunia yang punya konsep pendidikan gratis, juga sudah punya sistem perpajakan yang baik. Semua bayar pajak yang lumayan tinggi. Tidak bisa dibandingkan. Indonesia? Kalau bisa ngga bayar pajak, ngga bayar deh. Rame-rame punya NPWP juga biar ngga bayar fiskal hehehe.

Oh ya, satu lagi yang menggemaskan. Pada saat membahas biaya pendidikan, biasanya golongan orang tua yang paling ribut adalah bukan golongan kurang mampu, tapi golongan yang sebenarnya punya uang. Prinsipnya kalau bisa menawar, kenapa tidak dicoba? Namanya juga usaha hehehe. Pesan saya kepada Bapak dan ibu orang tua calon mahasiswa: Rencanakan pendidikan putra-putri anda dengan baik. Manfaatkan tabungan pendidikan/asuransi dll yang dapat membantu biaya pendidikan kalau perlu.

Nah kepada teman-teman saya yang membaca, saya cuplik percakapan saya dengan 2 orang mahasiswa:
1. Saya: “Apa pekerjaan orang tua mu?”
Mahasiswa: “Jualan bakso bu.”
saya: “Oooh… punya warung?”
mahasiswa: “Tidak bu, pakai gerobak.” (dikeluarkan foto rumahnya yang diambil oleh tim survei beasiswa). “Bu mohon ibu percaya bahwa orang tua saya tukang bakso. Gerobak ibu saya tidak ada di foto, karena ibu sudah berangkat.”
saya: speechless for 5 minutes.

2. Saya: “Apa pekerjaan orang tua mu?”
Mahasiswa: “Ayah saya tukang sampah”
Saya: “oh di dinas kebersihan?”
mahasiswa: “Bukan bu, beliau yang dorong-dorong gerobak sampah di RT”
Saya: speechless again.

It is for them I slave for my university. Saya percaya, pendidikan yang baik akan mengeluarkan orang keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pleaseeee, tolong, kalau putra-putri diterima di universitas besar, tolong jangan ikut “negosiasi” untuk minta keringanan. Kami harus memikirkan mahasiswa yang betul-betul membutuhkan. Kalau Bapak dan ibu tidak segan bayar mahal untuk masuk ke SD/SMP/SMA favorit mengapa begitu sampai di universitas, jadi tawar menawar?

Advertisements

Since when…

does a President need to “clarify” things to an author?

Apa karena pengarang itu George Aditjondro, keeper of all things anti corruption? Padahal isi buku yang judulnya serem itu, konon adalah studi literatur terhadap informasi yang sudah terbit?

Dulu, jaman Orde Baru Pak Harto, saat informasi (sangat) terbatas bila dibandingkan saat ini, buku seperti “Membongkar Gurita Cikeas” sangat menggoda, karena bisa jadi ada (banyak) data rahasia muncul dalam tulisan-tulisan.

Sekarang bagaimana? Ini jaman web 2.0 bung! Google, Facebook, Twitter, Blog. Yang rajin mencari, pasti nemu sesuatu. Tidak cari pun, beberapa stasiun TV siap dengan berbagai wawancara ekslusif, rekaman eksklusif (wiretapping is so Watergate!). Seru deh.

Tapi konon sebuah toko buku besar sudah menarik buku tersebut dari rak bukunya karena ada telepon dari pihak tertentu. Haduh toko buku, punyalah nyali sedikit! Sebelum ada polisi datang razia seharusnya telepon gelap tidak perlu dipedulikan! Takut amat.

Jujur saya geli membaca komentar seorang pembaca kompas.com yang menyatakan bahwa mungkin yang menyebar isu adalah pihak penjual sendiri karena waktu launching kurang ramai dan perlu ada kehebohan supaya buku dicari orang… wah, dulu tuh ada cerita novel yang pernah saya baca, seorang pemilik stasiun TV Amerika jadi provokator perang saudara di Timur Tengah supaya TVnya laku!

Dan sekarang orang menghimbau/meminta/menuntut Presiden sendiri untuk klarifikasi isi buku? Halaah? Seriously? Sejak kapan Presiden harus klarifikasi? Sampai titik ini rasanya tidak ada alasan Pak Presiden harus klarifikasi.

Sebaliknya pihak kepresidenan pun santai aja deh. Menurut saya tidak perlu ramai. Jangan terpancing. Atau ya sekalian tim hukum yang bergerak apabila memang ada dirasakan ada character assassination atau pencemaran nama baik.

Bapak dan ibu di DPR, kalau mau usul sesuatu, yang konstrukti laah. Masih banyak PR bapak dan ibu, banyak undang-undang perlu evaluasi, anggaran perlu dilihat kembali dan lain-lain…

Jadi, let’s get back to work deh!