does a President need to “clarify” things to an author?
Apa karena pengarang itu George Aditjondro, keeper of all things anti corruption? Padahal isi buku yang judulnya serem itu, konon adalah studi literatur terhadap informasi yang sudah terbit?
Dulu, jaman Orde Baru Pak Harto, saat informasi (sangat) terbatas bila dibandingkan saat ini, buku seperti “Membongkar Gurita Cikeas” sangat menggoda, karena bisa jadi ada (banyak) data rahasia muncul dalam tulisan-tulisan.
Sekarang bagaimana? Ini jaman web 2.0 bung! Google, Facebook, Twitter, Blog. Yang rajin mencari, pasti nemu sesuatu. Tidak cari pun, beberapa stasiun TV siap dengan berbagai wawancara ekslusif, rekaman eksklusif (wiretapping is so Watergate!). Seru deh.
Tapi konon sebuah toko buku besar sudah menarik buku tersebut dari rak bukunya karena ada telepon dari pihak tertentu. Haduh toko buku, punyalah nyali sedikit! Sebelum ada polisi datang razia seharusnya telepon gelap tidak perlu dipedulikan! Takut amat.
Jujur saya geli membaca komentar seorang pembaca kompas.com yang menyatakan bahwa mungkin yang menyebar isu adalah pihak penjual sendiri karena waktu launching kurang ramai dan perlu ada kehebohan supaya buku dicari orang… wah, dulu tuh ada cerita novel yang pernah saya baca, seorang pemilik stasiun TV Amerika jadi provokator perang saudara di Timur Tengah supaya TVnya laku!
Dan sekarang orang menghimbau/meminta/menuntut Presiden sendiri untuk klarifikasi isi buku? Halaah? Seriously? Sejak kapan Presiden harus klarifikasi? Sampai titik ini rasanya tidak ada alasan Pak Presiden harus klarifikasi.
Sebaliknya pihak kepresidenan pun santai aja deh. Menurut saya tidak perlu ramai. Jangan terpancing. Atau ya sekalian tim hukum yang bergerak apabila memang ada dirasakan ada character assassination atau pencemaran nama baik.
Bapak dan ibu di DPR, kalau mau usul sesuatu, yang konstrukti laah. Masih banyak PR bapak dan ibu, banyak undang-undang perlu evaluasi, anggaran perlu dilihat kembali dan lain-lain…
Jadi, let’s get back to work deh!
Sita's musings 